DPC Demokrat Kota Tasikmalaya Gelar Pendidikan Politik, Soroti Evaluasi PPDB hingga Defisit Anggaran Pemprov Jabar

Senin, 20 Juli 2026

​TASIKMALAYA, news.bellasalamfm.com (AKA) — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Tasikmalaya menggelar agenda pendidikan politik bertajuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Rumah Makan Genah Calik, Jalan Ir. H. Juanda, Kota Tasikmalaya, Senin (20/7/2026).

​Kegiatan berkelanjutan yang dihadiri oleh jajaran pengurus DPC hingga tingkat anak ranting ini difokuskan untuk memperkuat kapasitas kader sekaligus mengawal berbagai program pembangunan serta kebijakan pemerintah daerah.

​Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tasikmalaya, Anang Sapaat, S.Sos., menyatakan bahwa pendidikan politik secara konsisten diberikan kepada para kader guna merumuskan strategi pemenangan Pemilu 2029 mendatang.

​”Pendidikan politik ini penting disampaikan ke para kader di setiap momen kegiatan. Untuk mencapai kemenangan di 2029, khususnya di Kota Tasikmalaya, kita harus mempunyai strategi yang matang dan kader-kader yang handal,” ujar Anang saat diwawancarai awak media di lokasi acara.

​Anang menambahkan, Partai Demokrat Kota Tasikmalaya menargetkan raihan enam kursi legislatif pada Pemilu 2029, naik dari perolehan tiga kursi saat ini.

​”Target kita enam kursi. Menampilkan kenaikan 100 persen tentu perjuangan yang berat, namun dengan pendidikan politik dan kerja sama seluruh pengurus hingga anak ranting, kami optimistis target tersebut dapat tercapai,” tegasnya.

​Evaluasi Sosialisasi PPDB dan Dampak Defisit TKD

​Di lokasi yang sama, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, H. Saeful Bachri, S.H., M.A.P., menyoroti peran pengawasan legislatif terhadap program-program Pemprov Jabar di wilayah Kota Tasikmalaya, khususnya sektor pendidikan dan ekonomi.

​Saeful mengungkapkan, saat ini Pansus Pendidikan DPRD Jabar tengah mengevaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2026 yang dinilai masih memicu keluhan di masyarakat. Menurutnya, masalah utama berakar dari mepetnya durasi sosialisasi skema baru PPDB ke publik.

​”Sosialisasi program baru ini butuh waktu. Karena kemarin waktunya mepet, pihak sekolah tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan ke masyarakat secara utuh,” ungkap Saeful.

​Untuk mencegah perulangan masalah pada tahun-tahun berikutnya, Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar sosialisasi PPDB dimulai minimal enam bulan sebelum pelaksanaan.

​”Kami usulkan sosialisasi dimulai sejak Januari. Dengan begitu, orang tua siswa memiliki waktu cukup untuk menyiapkan berkas administrasi—seperti validasi data KK di Dinas Kependudukan—sehingga tidak mendadak dan tidak berkesan mempersulit masyarakat,” jelasnya.

​Selain isu pendidikan, Saeful juga menyinggung kondisi keuangan daerah. Ia memaparkan bahwa Pemprov Jawa Barat tengah mengalami defisit akibat pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga lebih dari Rp2,5 triliun. Dampak efisiensi anggaran tersebut turut dirasakan oleh daerah, termasuk Kota Tasikmalaya yang mengalami penyesuaian alokasi anggaran sekitar Rp178 miliar.

​”Pengurangan anggaran dari pusat ini berdampak ke bawah bagai bola salju, termasuk mempengaruhi alokasi program-program pembangunan dan pendidikan di daerah,” pungkasnya.