Selasa, 13 Oktober 2026
TASIKMALAYA, news.bellasalamfm.com (AKA) – Forum Komunikasi Silaturahmi Penyelenggara Travel Umrah dan Haji (FKS PATUH) Jawa Barat menggelar pertemuan sinergi bersama perwakilan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) se-Priangan Timur di Aula Kantor Taza Tour, Kota Tasikmalaya, Senin (12/10/2026).
Kegiatan yang dihadiri sekitar 30 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) resmi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman regulasi pemerintah sekaligus melindungi masyarakat dari maraknya kasus travel umrah tak berizin.
Koorwil FKS PATUH Jabar Priangan Timur, Wildan Syauqi Ahmad Assuhufi, menjelaskan bahwa langkah sosialisasi ini mendesak dilakukan mengingat kerap munculnya kasus jemaah terlantar di Arab Saudi akibat ulah oknum penyelenggara non-izin.
”Kami ingin meminimalisasi hal-hal yang merugikan masyarakat dan travel berizin. Beberapa bulan terakhir di Priangan Timur—seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran—marak kasus jemaah terlantar di Jeddah karena tidak memiliki tiket kepulangan. Modusnya ada yang mengatasnamakan pesantren atau figur tertentu,” ujar Wildan seusai acara.
Wildan menegaskan, sebanyak 29 PPIU terdaftar yang berada di bawah koordinasinya di wilayah Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran dipastikan berizin resmi dan mematuhi aturan Kemenag/Kemenhaj serta Kemenkumham. Ia mendorong aparat penegak hukum dan kementerian terkait untuk menindak tegas oknum penyelenggara bodong secara perdata maupun pidana.

Dilema Regulasi dan Maraknya Jemaah Non-PPIU
Dalam kesempatan yang sama, Ketua FKS PATUH Jabar, Wawan R. Misbach, menyoroti tantangan besar dalam penegakan hukum di industri travel haji dan umrah. Menurut data yang dipaparkannya, jumlah jemaah umrah yang berangkat tanpa melalui PPIU resmi terus meningkat.
”Tahun lalu, data Siskopatuh mencatat sekitar 1.400 jemaah, sementara visa dari Arab Saudi keluar untuk 1.800 jemaah. Artinya, ada ratusan ribu jemaah yang berangkat tanpa PPIU resmi. Tahun ini diprediksi jumlah non-PPIU makin meningkat,” ungkap Wawan.
Wawan mengimbau para pengusaha travel resmi untuk mengedepankan asas kepercayaan (trust) dan menjemput bola dalam mengedukasi calon jemaah. Ia juga mendesak kepala kantor Kementerian Haji di daerah untuk aktif memetakan mana travel yang berizin resmi dan mana yang ilegal agar masyarakat tidak tertipu oleh pencatutan izin.
Kemenhaj Kota Tasikmalaya Dorong Keterbukaan Informasi
Sementara itu, Kepala Seksi Bina Haji dan Umrah serta Pelayanan Haji Kantor Kemenhaj Kota Tasikmalaya, Irpan Karim, S.T., menyambut baik sinergi yang diinisiasi oleh FKS PATUH Jabar. Irpan mengakui bahwa secara struktur di tingkat daerah, fungsi pengawasan umrah masih menghadapi keterbatasan teknis.
”Sejak aturan rekomendasi paspor dari Kemenag dihapus dan Siskopatuh dikelola langsung oleh PPIU pusat/cabang, kami di daerah cukup kesulitan memonitor jumlah jemaah umrah. Bahkan ketika ada kasus jemaah terlantar di Saudi yang viral, pihak Kemenhaj daerah yang kerap dipanggil oleh DPR, padahal pemberangkatannya dilakukan oleh oknum ‘pengepul’,” kata Irpan.
Irpan meminta seluruh pengurus PPIU resmi untuk rajin berkoordinasi dan melaporkan data pemberangkatan jemaah ke kantor Kemenhaj setempat demi keamanan bersama.
”Kami berharap travel resmi dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat. Jangan sampai jemaah mudah percaya hanya karena diajak oleh figur tertentu tanpa memverifikasi legalitas travelnya. Di sini kita adalah partner, fokus utamanya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.
News Bellasalam Faktual Dan Aktual
